“Sang djenderal, sang teknokrat” oleh Joss Wibisono

Djenderal jang berpasangan dengan teknokrat sebenarnja bukan barang baru di Indonesia. Berniatkah orang menerobos tradisi ini untuk meningkatkan mutu berbangsa dan bernegara?

I

Sudah sedjak orde bau tampil berkuasa pada paruh kedua 1960an, Indonesia mengenal djenderal jang berpolitik (walaupun bibitnja sudah ditanam achir 1950an ketika terdjadi tentaraisasi perusahaan2 Belanda). Tapi mereka tidak pernah sendirian, karena dalam berpolitik djenderal selalu didampingi teknokrat. Keduanja senantiasa berkuasa bersama, djenderal sibuk berpolitik dan teknokrat mengurusi ekonomi. Dan itu bukan tanpa masalah, karena walaupun ekonomi tampak membaik, tapi itu tjuma semu belaka, maklum politiknja tetap se-wenang2.

Pada achir kekuwasaan tangan besi orde bau, ketika politik maupun ekonomi begitu amburadul, baru chalajak ramai sadar: djenderal jang main politik tjuma dalang segala bentjana. Sekarang, di zaman reformasi ini, djenderal sudah tidak boleh lagi main politik. Kalaupun tetap ngebet berpolitik, mereka harus keluar dari dinas militer aktif dan mendjadi anggota atau mendirikan partai politik tertentu. Dengan berpolitik dalam partai maka sang djenderal purnawirawan bisa diwaspadai, dikendalikan dan dikontrol. Bisa sadja mereka sesumbar memperoleh dukungan rakjat sampai sekian persen, tetapi pemilulah jang akan membuktikan seberapa besar dukungan rakjat jang sebenarnja.

Lalu bagaimana dengan teknokratnja? Ternjata sampai sekarang mereka tetap aktif dalam pemerintahan, katakan aktif berpolitik, padahal djenderalnja sudah tidak. Djadi bagaimana enaknja? Perlukah mesin reformasi digerakkan untuk menggilas aktivitas politik para teknokrat?

Tampaknja, karena selalu didominasi djenderal dan teknokrat, di Indonesia ekonomi dan politik tidak pernah berdampingan dengan harmonis. Di zaman orde bau dulu, ekonomi jang tampak baik ternjata tjuma disandingi politik jang otoriter. Dan sekarang, politik jang lajak diakui sudah lebih baik, ternjata tidak didampingi oleh ekonomi jang baik pula, paling sedikit tidak “sebaik” ekonominja orde bau. Nilai tukar rupiah terhadap dolar misalnja, belum djuga setinggi dulu.

Maka pertanjaannja adalah bagaimana kita bisa mengharmonikan ekonomi dengan politik supaja kesalahan, kegagalan dan sedjarah orde bau tidak terulang lagi?

II

Setiap kali ada teknokrat menukik dalam politik, ingatan ini langsung melajang pada Widjojo Nitisastro dan apa jang disebut Berkeley Mafia. Terus terang itu bukan kenangan indah, walaupun Widjojo dan kawan2 di-sebut2 berdjasa mengangkat ekonomi Indonesia dari keterpurukan Demokrasi Terpimpin jang mereka tjibir sebagai Orde Lama.

Masalahnja: keberhasilan mereka hanja bisa ditjapai berkat iklim politik tertentu, itulah iklim politik penuh ketakutan karena di mana2 terdjadi pembunuhan. Ditjetuskan di tengah “pengganjangan PKI dan antèk2nja” kebidjakan ekonomi para teknokrat ini djelas tidak mungkin gagal, hanja karena tidak ada seorangpun jang berani menantang resep ekonomi neoklasik mereka.

Dengan kata lain, kalau Widjojo disebut berdjasa, maka perlu dilengkapi dengan pemahaman bahwa jang disebut djasa itu hanja bisa ditjapai dengan menari di atas bangkai orang komunis dan simpatisan mereka (jang adalah sesama orang Indonesia djuga) serta situasi politik jang begitu mentjekam. Ketimbang djasa, djerih pajah Widjojo dan para teknokrat lain itu mungkin lebih tepat untuk dibahas dalam ruang lingkup moral, tepatnja moral berbangsa.

Ketjaman lain terhadap Widjojo Nitisastro, Soemarlin, Ali Wardhana, Radius Prawiro, M. Sadli, Emil Salim, Anwar Nasution, Saleh Affif dan kawan2 adalah bahwa para teknokrat ini tidak pernah netral, mereka selalu berpihak. Bukan sadja berpihak kepada para djenderal jang sudah tidak terbantahkan itu, tetapi djuga kepada para donor asing, jang selalu kontroversial, baik itu Bank Dunia, Dana Moneter Internasional maupun Bank Pembangunan Asia.

Keberpihakan itu berarti bahwa di balik pengakuan kerdja keras memperbaiki ekonomi nasional dan kehidupan rakjat, mereka per-tama2 tidak bertanggung djawab kepada rakjat tetapi kepada djenderal dan, djangan2, djuga kepada lembaga donor asing tadi.

Betapa tidak? Dalam alam otoriter orde bau para teknokrat ini tidak perlu berurusan dengan rakjat pemilih. Karena bukan anggota partai politik, mereka djuga tidak perlu menjesuaikan beleid mereka dengan program partai jang pada gilirannja harus diudji dalam pemilihan umum. Sekali lagi, tanggung djawab mereka hanja pada para djenderal dan donor asing, djadi politik ekonomi mereka djuga harus sesuai dengan selera kalangan militer dan kehendak para donor asing.

Kalau mau dibilang rumit, mungkin karena di sini si teknokrat terdjepit antara kepentingan para djenderal dan kehendak donor asing. Tjontoh menarik adalah bagaimana rezim orde bau mengelola penghasilan minjak Indonesia.

Ketika penghasilan minjak meluap, djenderal jang berkuasa merasa punja penghasilan sendiri sehingga tidak perlu bergantung pada donor asing. Pada saat itu para teknokrat disisihkan, peran mereka tidak diperhitungkan dan para djenderal jang berduit banjak berkolusi ria dengan memperbesar peluang bisnis pengusaha kroni atau handai tolan mereka.

Tapi, ketika harga minjak turun dan penghasilan minjak menjusut, si djenderal segera memanggil para teknokrat untuk diberi petundjuk jang tidak lain adalah suruhan mengemis pada donor asing. Pada saat itu para teknokrat jang seolah naik daun, balik mengadjukan sjarat supaja kolusi dikurangi. Itu tentu sadja sesuai dengan keinginan para donor.

Inilah makna teknokrat jang sebenarnja, walaupun mengurusi perekonomian nasional, mereka tidak pernah bertanggung djawab pada rakjat jang harus menanggung dampak beleid mereka. Teknokrat hanja bertanggung djawab pada para djenderal dan donor asing.

Djelas teknokrat hanja dikenal dalam alam politik se-wenang2. Ketika zaman sudah demokratis, dan terus berpikir dalam ruang lingkup moral tadi, maka teknokrat seharusnja djuga mendjadi politisi.

III

Dia tidak bitjara tentang ekonomi. Dan ketika achirnja bitjara djuga tentang ekonomi dia tidak melulu bitjara tentang spesialisasinja itu, tetapi disinggungnja soal ketidakadilan dan kemiskinan. Dan djuga peran negara dalam sistem ekonomi pasar bebas. Lebih menarik lagi dia berniat menggugat “pendjadjahan oleh kekuatan dari luar dan dari dalam.” Itulah kira2 isi pidato Boediono ketika SBY mengumumkan memilihnja sebagai pasangan tjalon wakil presiden.

Tak pelak lagi, Boediono berupaja tampil bukan sebagai teknokrat. Sebagai tjalon wakil presiden ia djelas telah mendjadi politikus. Karena itu ia menjebut Indonesia sebagai “salah satu dari sedikit negara Asia jang sanggup merawat dan mengembangkan kebebasan berpendapat.” Lagi pula menurutnja, “di bawah pemerintahan ini tidak ada suara menentang jang dibrangus.”

Tidak terbajangkan utjapan seperti ini akan bisa keluar dari mulut teknokrat orde bau. Bukan sadja karena orde bau asing dengan kebebasan berpendapat, tapi djuga karena para ekonom itu sangat taat pada asumsi dasar ekonomi neoklasik, ideologi mereka. Itulah ceteris paribus, maksudnja beleid ekonomi mereka bisa diterapkan asal keadaan tidak berubah. Tetapi dalam prakteknja itu adalah dalih untuk punja visi terowongan: tidak perduli pada urusan politik. Politik mereka pahami sebagai bukan urusan mereka.

Makanja kalau Boediono sekarang sudah benar2 bukan teknokrat jang mandul politik, hendaknja sang tjawapres ini djuga djangan kepalang tanggung. Ia djuga harus mendjadi politikus dengan partai politik jang djelas. Tidak harus ia bergabung dalam Partai Demokrat, jang penting ia harus tampil sebagai politikus berpartai, karena hanja dengan itulah ia akan benar2 mendjalankan apa jang dipidatokannja sendiri. Bukankah ia berminat memulai “tauladan dan kepemimpinan”? Lebih dari itu, besarnja dukungan rakjat pada partainja djuga akan bisa dibuktikan dan dikontrol melalui pemilu.

IV

Ketika memutuskan mengadjak Megawati berkoalisi, Susilo Bambang Yudhoyono djelas telah main taruhan politik tingkat tinggi dengan resiko jang tidak ketjil pula. Walaupun sudah ada tanda2 akan tjerai dari Jusuf Kalla, keputusan mengadjak Mega tetap datang sebagai kedjutan. Maklum, hasil pemilu legislatif 9 April 2009 menempatkan PDIP pada peringkat ketiga, di bawah Golkar jang berachir pada urutan kedua. Ketika Mega menolak pinangan SBY, djelas jang ditampik ini tidak akan bisa balèn atau mengajak rudjuk Jusuf Kalla.

Dan memang itulah jang terdjadi. SBY sudah talak tiga dengan Jusuf Kalla, sehingga tidak mungkin lagi mempertimbangkan keluhan warga Sulawesi Selatan jang merasa dichianati. Itu bisa berarti mendjilat ludah sendiri. Tapi apa jang dilakukan SBY? Ia ternjata tjuma kembali pada pola lama, itulah pola orang kuat orde bau. Sebagai djenderal (walaupun sudah purnawirawan), SBY, sesuai dengan tradisi orde bau, achirnja hanja bisa merangkul teknokrat.

Alhasil, kalau pasangan SBY dan Boediono memang benar2 mau meninggalkan pola orde bau, maka tidak bisa tidak, Boediono harus mendjadi seorang politikus dengan partai politik sendiri. Kalau tidak maka bukan sadja Boediono tidak membuktikan utjapan2 politiknja, tetapi, lebih gawat lagi, Indonesia akan mereka bawa kembali pada tradisi politik orde bau: djenderal jang berdampingan dengan teknokrat. Bukankah mereka berdua dipastikan akan langsung menang satu babak pada pilpres 8 djuli itu?

Satu pemikiran pada ““Sang djenderal, sang teknokrat” oleh Joss Wibisono

  1. Tulisan yang menarik. Mas Joss berargumen bahwa pengalaman Indonesia pada masa Orde Baru menunjukkan masih semunya pembangunan ekonomi yang terjadi karena dibangun dalam sistem politik yang otoriter. Sayangnya, kemudian muncul gagasan yang mungkin terburu-buru tentang peran teknokrat:

    “Djelas teknokrat hanja dikenal dalam alam politik se-wenang2. Ketika zaman sudah demokratis, dan terus berpikir dalam ruang lingkup moral tadi, maka teknokrat seharusnja djuga mendjadi politisi.”

    Dalam hal ini Mas Joss secara khusus berbicara tentang Budiono yang seharusnya masuk parpol dan menjadi politisi untuk ikut pemilu. Namun, apakah gagasan ini sejalan dengan demokratisasi yang dibangun di Indonesia? Bukankah sekarang tengah marak kekecewaan terhadap partai-partai politik dan rakyat justru megharapkan munculnya orang-orang independen? Tanggapan ini tidak ingin membahas tentang perlu tidaknya Budiono menjadi politisi. Perlu tidaknya teknokrat dalam sistem pemerintahan di Indonesia sepertinya lebih menarik didiskusikan. Mas Joss mengkritisi teknokrat yang mendominasi posisi menteri pada mas Orde Baru sebagai tidak bertanggung jawab pada rakyat, sehingga mengusulkan bahwa kita tidak lagi perlu teknokrat, dan teknokrat haruslah jadi politisi. ‘Teknokrat tidak punya pertanggung-jawaban kepada rakyat, berbeda dengan politisi yang diusung langsung oleh rakyat’, begitu kurang lebih argumennya.
    Jika mengikuti logika yang dibangun Mas Joss, konsekwensinya adalah: menteri haruslah dari politisi, bukan teknokrat. Namun, mesti diingat: logika politik adalah logika kekuasaan dan logika kepentingan. Sayangnya, sangat diragukan bahwa logika kepentingan yang dibangun politisi adalah kepentingan rakyat. Sehingga, haruskah teknokrat dengan rasionalitasnya diganti dengan politisi dengan logika kekuasaan? Bisa dibayangkan jika kursi-kursi di kabinet dijadikan bancakan para politisi. Saya percaya seratus persen, yang akan ada hanya kebijakan penuh kepentingan politisi dan partai politik, bukan kepentingan rakyat.
    Pengalaman menunjukkan kabinet yang dipenuhi oleh politisi, hanya akan menjadi kabinet politik, bukan kabinet kerja. Haruskah Indonesia menjadi Nigeria era 1970-1990an, ketika kursi menteri harus dibagi-bagi untuk kepentingan politik dan kekuasaan, bukan karena profesionalitas? Yang terjadi pada kabinet koalisi ala SBY saat ini juga terlihat kental aroma bagi-bagi kekuasaan antar parpol. Aroma bagi-bagi kekuasaan tersebut semakin kuat dalam reshuffle yang baru terjadi bulan Oktober 2011 lalu. Dalam logika bagi-bagi kekuasaan ini, para menteri (dari parpol) dijadikan alat negoisasi atau pelindung presiden dari tekanan politik parpol. Ini berkebalikan dengan logika teknokrasi dimana para menteri butuh perlindungan dari presiden terhadap tekanan politik yang ada agar dapat menghasilkan kebijakan yang rasional.
    Menariknya, dalam tulisan ini Mas Joss juga sepakat bahwa para teknokrat Orde Baru berhasil membangun ekonomi Indonesia pada masa tersebut, sekalipun dikatakan semu. Mungkin yang membuat Mas Joss merasa getir adalah keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut dijadikan legitimasi oleh rejim Suharto yang otoriter. Sayangnya Mas Joss tidak menguraikan kebijakan-kebijakan teknokrat yang dianggap keliru. Dalam artikel ini tidak terlihat adanya kebijakan teknokrat Orde Baru yang keliru, selain bahwa mereka mengabdi pada sang Jenderal diktator.
    Sepertinya, teknokrat perlu ada dalam alam demokrasi untuk memastikan adanya kebijakan-kebijakan yang rasional dan bukan kebijakan yang sekedar bagi-bagi kekuasaan untuk kepentingan parpol. Jangan biarkan negeri ini hanya diurus oleh politisi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s